PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

PANCASILA STUDI S1 BISNIS DIGITAL

NAMA : BAGUS ANANDA KUSUMA

NIM : 152210015

NAMA DOSEN : ABDUL LATIEF.,SE.,MM

Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia

Pada bab ini, Kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai

dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan

bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur

organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan

Negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

KONSEP, TUJUAN, DAN URGENSI DASAR NEGARA

1. Konsep Negara

Istilah Homo Faber (makhluk yang menggunakan teknologi), Homo Socius (makhluk bermasyarakat), Homo Economicus (makhluk ekonomi), dan istilah Zoon Politicon atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat- predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antarmanusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan (interest) masing-masing.

Menurut Diponolo (1975) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.

Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara

yaitu:

a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir

b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa

c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur

konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan

dari negara lain.

Pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar

negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara

kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal

tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang

dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih

lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik

bukan despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang).

Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara

hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik

Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut

demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep

negara-negara komunis.

2. Konsep Tujuan Negara

Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi

manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut.

TEORI KEPASTIAN HIDUP, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN SEBAGAI TUJUAN NEGARA

KEMERDEKAAN SEBAGAI TUJUAN NEGARA

TEORI KEADILAN SEBAGAI TUJUAN NEGARA

3. Konsep dan Urgensi Dasar Negara

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grundnorm

(norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara), philosophische grondslag

(dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing

menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki

dasar negara.

Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan

sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat

diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar

negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundnorm

(Kelsen, 1970)

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja

Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013).

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

•  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
•  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
•  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
•  Peraturan Pemerintah;
•  Peraturan Presiden;
•  Peraturan Daerah Provinsi; dan
•  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.